Anda Sedang Berada Di Menu Jenis dan Skema Sertifikasi Kompetensi
SKEMA MARINE GUARD PDF Print E-mail

SKEMA SERTIFIKASI LSK-K3 ICCOSH

DOC No. 01/LSP/ICCOSH/SKEMA/VII/2011.

MARINE GUARD

A. PENGERTIAN:

Persyaratan sertifikasi khusus bagi pemohon sertifikat Marine Guard diambil dari Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) MIGAS, ISGOTT, ISPS Code, Marine Terminal Baseline Criteria (MTBC) yang berkaitan dengan kategori profesi Marine Guard yang ditetapkan dengan menggunakan standar SKKNI K3 No. KEP.248/MEN/V/2007 tentang K3 MIGAS dan aturan international ISGOTT, IMO (International Maritim Organization), OCIMF, ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) Code dan MTBC

 

  1. Atas permintaan Stake Holder (TUK dilingkungan Pertamina) agar dilakukan sertifikasi Marine Guard maka LSP perlu menindak lanjuti dengan Sertifikasi dimaksud.
  2. Kompetensi / Kualifikasi jabatan Marine Guard tetap mengacu kepada Skema Sertifikasi yang telah diterbitkan oleh LSP LSK K3 dengan Dokumen No. 01/LSP/ICCOSH/SKEMA/X/2010, SKEMA AHLI K3.

B. PERSYARATAN CALON PESERTA KOMPETENSI MARINE GUARD

  1. Persyaratan Pendidikan: Minimal SLTA
  2. Persyaratan Pengalaman: Minimal mendapat latihan praktek lapangan secara intensif selamat 15 hari
  3. Persyaratan Pelatihan

Kompetensi Marine Guard, sekurang-kurangnya telah mengikuti pelatihan / pendidikan dengan materi sebagai berikut:

1)    UU dan Kepmen terkait Keselamatan Kerja dan Pemadaman Kebakaran

2)    National Port Regulation and International Port Regulation: IMO dll

3)    Marine Terminal Baseline Criteria (MTBC)

4)    Basic Ship Information

5)    ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tanker)

6)    Ship Shore Safety Checklist

7)    Ship Shore Security Checklist

8)    Hazard & Safety

9)    ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) Code

10)  Port Facility Security Assessment

11)  Oil Spill Equipment

12)  Mechanical Recovery System

13)  Pollution Prevention

14)    Oil Boom Deploy

15)    Teory & Practical Sea Survival

16)    Water Rescue

17)    Medical First Responder (MFR)

18)    Teori Api

19)    APAR (Portable Fire Extinguisher)

20)    Fire Fighting Technique dan Miscellaneos Equipment

21)    Mechanical Foam

22)    Breathing Apparatus

23)    Terminal System & Equipment

24)    Emergency Procedure

25)    P3K

 

C. PERSYARATAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI (Request for assessment)

  1. Mengisi formulir permohonan (FORM – APLIKASI )
  2. Melampirkan:
    i.  Foto copy Ijasah terakhir
    iii. Fotocopy Sertifikat
    iiii. Foto copy KTP / Paspor / Kitas
    iv. CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja
    v. Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung / Rekanan Kerja (bila ada)

  3. Membayar biaya Operasional Sertifikasi

 

D. UJI KOMPETENSI (Assessment)

  1. Uji kompetensi diselenggarakan mengacu kepada Standar SKKNI No. 248/MEN/V/2007, ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tanker) dan IMO.

  2. Uji kompetensi diselenggarakan oleh Bidang  Sertifikasi LSK-K3 ICCOSH yang direncanakan khusus dan sesuai dengan kalender rencana kerja LSK-K3 ICCOSH atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Asesi dengan LSP.

  3. Uji kompetensi menggunakan metode pemeriksaan portofolio (ijazah pendidikan dan pelatihan), uji tertulis dan atau uji Lisan,  dan atau pengamatan di lapangan yang diselenggarakan dalam waktu maksimal 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari penyelenggaraan.

 

E. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1

IMG.KK.01.001.01

Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3

2

IMG.KK02.002.01

Melakukan Pemadaman Kebakaran engtinguish fires

3

IMG.KK02.003.01

Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran

4

IMG.KK02.004.01

Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).

5

IMG.KK03.001.01

Melakukan Pertolongan Pada Korban

6

IMG.KK.01.003.01

Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat

7

IMG.KK.02.007.01

Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran

8

IMG.KK.02.008.01

Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja

9

IMG.KK.02.010.01

Menerapkan kegiatan forcible entry.

10

TMSG.KK.01.001.01

Pengoperasian Oil Spill Equipment

11

TMSG.KK.01.002.01

Menerapkan Pencegahan dan penanggulangan Pencemaran minyak ditempat kerja

12

TMSG.KK.01.003.01

Mengoperasikan dan menggunakan peralatan Search And Rescue (SAR) Perairan

13

TMSG.KK.01.004.01

Melaksanakan kegiatan ship shore safety checklist dan ship shore security checklist

 

F. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP LSK-K3 ICCOSH berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan uji kompetensi.

  2. LSP memberikan sertifikat kepada profesi yang dinyatakan telah kompeten/telah layak untuk disertifikasi. LSP memelihara kepemilikan sertifikat. Sertifikat tersebut dalam bentuk surat, dan kartu (card) yang ditandatangani atau disahkan oleh Pengurus LSP yang bertanggung jawab.

  3. Sertifikat tersebut memuat informasi berikut :
    a. nama personil yang disertifikasi dan nomor seri sertifikat
    b. nama lembaga sertifikasi
    c. nomor registrasi
    d. ruang lingkup sertifikasi termasuk batasannya / unit kompetensi
    e. tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku.

  4. Masa berlaku sertifikat adalah tiga tahun sejak dikeluarkan

G. SURVAILEN

  1. LSP menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan diantaranya dengan menggali informasi dari :
    a. Laporan perkembangan prestasi dari pihak-pihak yang menggunakan jasa LSP
    b. Laporan perkembangan prestasi dari pihak-pihak yang menggunakan jasa LSP


  2. LSP LSK-K3 ICCOSH memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikat sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh Manajer Bidang Sertifikasi. Aturan tersebut cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi profesi yang disertifikasi.

 

H. SERTIFIKASI ULANG

  1. LSP menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.

  2. LSP memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikat sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh Manajer Bidang Sertifikasi. Aturan tersebut cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi profesi yang disertifikasi.

 

I. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

  1. LSP mensyaratkan bahwa personil yang disertifikasi wajib menandatangani persetujuan untuk :
    a. memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan

    b. menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

    c. tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP dan tidak memberikan persyaratan tambahan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

    d. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP.

  2. tidak menyalahgunakan sertifikat.
  3. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll akan ditindaklanjuti oleh LSP dengan tindakan perbaikan. Bila perlu dilakukan penundaan atau pencabutan sertifikat.
  4. Pelanggaran berat kepada LSP akan dilakukan tindakan hukum dengan melapor kepihak berwajib.

 

J. PERPANJANGAN SERTIFIKAT

  1. Perpanjangan sertifikat dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa kadaluarsa sertifikat Kompetensi dengan memperhatikan hasil surveilan.
  2. Perpanjangan sertifikat berlaku hanya bagi pemegang sertifikat Kompetensi yang tidak kehilangan haknya dikarenakan kasus kriminal dan atau malpraktek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
  3. Permohonan, persyaratan dan Uji Kompetensi untuk perpanjangan sertifikat mengacu kepada permohonan dan persyaratan Uji Kompetensi.

 

K. SYARAT dan KETENTUAN UMUM

  1. Berdasarkan AKTA NOTARIS No. 52 tanggal 13 September 2000, LSP LSK-K3 ICCOSH adalah Organisasi Profesi yang memiliki otoritas untuk melakukan uji Kompetensi di Indonesia.

  2. Akreditasi LSP dilakukan oleh lembaga independen lainnya untuk menjamin kredibilitas LSP.

  3. Untuk tujuan sertifikasi Kompetensi, LSP adalah lembaga mandiri yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk mengoperasikan sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi, dimana pengurus LSP tidak didominasi oleh suatu kepentingan pihak tertentu.

  4. LSP menetapkan prosedur pemberian sertifikasi Kompetensi yang mencakup: persyaratan pengakuan, pemeliharaan, perluasan ruang lingkup, pengurangan ruang lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat Kompetensi. Jika diperlukan, LSP akan merubah, menambah atau menghilangkan elemen persyaratan Sertifikat Kompetensi. Dalam hal terjadi perubahan, LSP akan memberikan informasi kepada setiap pemegang Sertifikat Kompetensi dan memberi waktu kepada pemegang Sertifikat untuk memenuhi perubahan persyaratan.

  5. LSP menerbitkan publikasi prosedur pengajuan Sertifikat Kompetensi melalui proses uji profesiensi.
    i.   Permohonan Sertifikat berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diajukan apabila pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi belum dapat dilaksanakan.
    ii.  Sertifikat Kompetensi berlaku 3 tahun sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan pada pihak lain.
    iii. Sertifikat Kompetensi berlaku 3 tahun sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan pada pihak lain.

  6. LSP akan melakukan surveilan tak terjadwal, kepada pemegang Sertifikat, jika diperlukan.

  7. Jika persyaratan masa berlaku  Sertifikat Kompetensi berakhir dan pemegang Sertifikat mempunyai keinginan untuk memperpanjang Sertifikat, maka  pemegang Sertifikat harus mendaftarkan kembali minimnal 2 bulan sebelum masa berlakunya. LSP akan menginformasikan kepada pemegang Sertifikat tentang kewajiban mengajukan perpanjangan. Jika proses sertifikasi ulang tidak selesai dalam waktu 2 tahun maka sertifikat akan dibekukan.

  8. Pembekuan dan pencabutan sertifikat jika:
    i.   pelanggaran terhadap persyaratan  Sertifikat Kompetensi;
    ii.  Gagal memenuhi persyaratan Sertifikat Kompetensi.
    iii. LSP menetapkan masa pembekuan dan selama pembekuan LSP dapat mencabut Sertifikat Kompetensi jika pemegang Sertifikat tidak mampu memenuhi persyaratan lagi.
    iv. Sebelum LSP membekukan  Sertifikat Kompetensi, LSP akan memberitahukan dan memberikan alasan pembekuan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat pemberitahuan diterima.
    v. Selama periode masa berlaku Sertifikat, jika pemegang tidak mematuhi persyaratan, maka LSP dapat membekukan Sertifikat Kompetensinya.

  9. Pemegang Sertifikat yang dibekukan atau dicabut tidak mempunyai hak untuk menggunakan gelar dan mempublikasikan atau iklan yang menyatakan masih dalam status Kompeten. Pemegang Sertifikat harus mengembalikan sertifikatnya kepada LSP.
  10. Semua informasi yang didapat selama proses pengakuan, pemeliharaan, pembekuan dan pencabutan, akan diperlakukan secara rahasia, kecuali keputusan pengakuan pembekuan dan pencabutan. Semua anggota dan staf Bidang Registrasi LSP dalam semua level serta komite-komite serta individu yang mendapat penugasan dari LSP harus menyadari dan menjaga kerahasiaan. Informasi tentang pemegang Sertifikat dan tidak boleh dibuka kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pemegang Sertifikat. Bila peraturan perundangan membutuhkan informasi untuk dibuka pada pihak ketiga, maka pemegang Sertifikat harus diberitahu, sesuai dengan yang diperlukan/diijinkan oleh peraturan perundangan.

 

L. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI

 

  1. HAK PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI untuk:
    a. Keluhan, komplain, dan permintaan penyelesaian perselisihan  kepada LSP.
    b. Mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan Sertifikasi.
    c. Mendapatkan penjelasan ketika LSP memerlukan informasi tambahan tentang program-program Sertifikasi.
    d. Menggunakan sebutan/logo sesuai dengan Pedoman LSP.

  2. KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI
    a. Pemegang sertifikat tidak mengurangi tanggungjawabnya dalam menjalankan perundangan yang berlaku.

    b. Pemegang Sertifikat Kompetensi harus:

    i.   Mematuhi semua persyaratan Sertifikat Kompetensi dari LSP serta Pedoman-pedoman LSP.

    ii.  Menyampaikankan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan kepada LSP adalah yang terbaru.

    iii. Memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan persyaratan LSP, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas sertifikasi profesi.

    iv. Menangani keluhan terkait sertifikasi dalam lingkupnya. Tidak memberikan keterangan negtip tentang sertifikasi yang melibatkan LSP LSK-K3 ICCOSH dan memberikan interpretasi yang salah tentang LSP.

    v. Menjamin tidak akan ada Sertifikat Kompetensi yang digunakan untuk promosi yang dapat memberikan akibat salah pahan pengertian di masyarakat.

    c. Pemegang Sertifikat Kompetensi dapat menggunakan dokumen, brosur, atau iklan seperti:
    i. Ybs bersertifikat dari LSP LSK-K3 ICCOSH dengan nomor  Sertifikat xxx.
    ii. Didaftar dalam  direktori pemegang Sertifikat Kompetensi di LSP.

    d. Pemegang Sertifikat harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan kepada LSP untuk memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP

    e. Mengijinkan LSP dan asesor untuk melakukan assessmen, surveilan, verifikasi terhadap aktivitas pemegang Sertifikat.

    f. Membantu LSP atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan pemegang Sertifikat Kompetensi.


    g. Jika diminta oleh LSP, pemegang Sertifikat harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.


 

M. PENGGUNAAN SEBUTAN/LOGO LSP

Penggunan sebutan/logo  diatur dalam PEDOMAN LSP. Personnel LSP memonitor penggunaan sebutan/logo  Sertifikat dalam periklanan, katalog atau informasi lain kepada masyarakat. Jika ada bukti bahwa penyalahgunaan sebutan/logo LSP oleh pemegang Sertifikat, LSP akan  memperingatkan dan meminta dilakukan tindakan koreksi. Jika dalam waktu 3 bulan pemegang Sertifikat tidak mampu melakukan tindakan koreksi dan terus menggunakan sebutan/logo LSP dengan tidak benar, status sertifikasi akan dibekukan atau dicabut. Jika penyalahgunaannya menyangkut kriminal maka LSP akan melaporkan pada pihak yang berwenang.

N. SERTIFIKAT KOMPETENSI

a.  Berlaku selama 3 tahun.

b.  Dapat dicabut jika LSP berkesimpulan bahwa pemegang Sertifikat gagal untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan LSP.

c.   Dapat di relinguised oleh LSP berdasarkan pemberitahuan satu bulan sebelumnya.

d.  Harus dikembalikan kepada LSP akibat pencabutan atau masa sertifikasi telah habis.

 

O.     KELUHAN, PERSELISIHAN DAN KEBERATAN

LSP memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi. Pemegang Sertifikat dapat mengajukan banding secara tertulis yang menyanggah keputusan LSP tidak lebih dari 1 bulan dari tanggal keputusan yang dibuat LSP. Setelah menerima keberatan secara `tertulis, LSP akan membentuk komite yang membantu menyelesaikan dalam proses sertifikasi yang diajukan pemegang Sertifikat. LSP akan menjaga rekaman keluhan keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi. Pemegang Sertifikat harus memberikan rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan.

 

P.      NOTIFIKASI PERUBAHAN

  1. Pemegang Sertifikat Kompetensi akan diberi informasi jika terjadi perubahan persyaratan dan akan diberikan waktu yang cukup untuk melakukan perubahan. LSP akan menotifikasikan perubahannya kepada pemegang Sertifikat jika sudah selesai.
  2. Setiap pemberitahuan kepada pemegang Sertifikat dalam kaitannya dengan perubahan, dapat dilakukan melalui pengiriman,, telex/fax, dan email.
  3. Perubahan yang signifikan dari Sertifikasi mencakup:
    i.   Perubahan organisasi atau manajemen, seperti menajemen organisasi, manajer operasi atau manajer mutu.
    ii.  Perubahan penandatangan sertifikat.
    iii.  Perubahan alamat, kepemilikan, status legal.
    iv. Perubahan kebijakan dan prosedur.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal, 30 Juni 2011.

 

 

 

 

Ir. Ismet Somad MSc.

Direktur Eksekutif

Pelanggaran berat kepada LSP akan dilakukan tindakan hukum dengan melapor kepihak berwajib.